metro reload

Pasti pernah beli pulsa elektronik kan? Asal tahu saja, 60% – 70% peredaran pulsa di tanah air ini didominasi oleh pulsa elektronik. Namun sampai saat belum ada payung hukum dan tata niaga yang mengatur usaha pulsa elektronik itu.
Alhasil pihak industri ‘bebas’ menerapkan peraturan. Dan ini dilakukan XL  “Pihak XL membuat aturan yang tidak memihak pada karakteristik bisnis pulsa elektronik,” kata Andry Desuardi, Sekretaris Jendral Aspindo (Asosiasi Server Pulsa Indonesia) dalam rilis pers yang PCplus terima.
Apa sih yang dilakukan XL? Sejak April lalu, perusahaan ini menerapkan kebijakan hard cluster dalam distribusi pulsa. Maksudnya, kartu yang diisi harus berada satu area dengan kartu dompul (dompet pulsa). Satu cluster terdiri dari 2 – 4 kecamatan. Artinya, para pedagang pulsa tidak lagi bebas menjual dan mengisi pulsa ke mana saja, tetapi terbatas pada area tertentu.
Kebijakan ini, kata Dwi Lesmana Y. (Umum Aspindo) dalam acara Rapim Aspindo di Jakarta baru-baru ini, membuat pendapatan para pengusaha server pulsa turun. ”Ini memangkas usaha kami. Anggota yang tergabung dalam Aspindo sebanyak 1000 pengusaha. Adapun yang mengoptimalkan usaha server sekitar 10 ribu pengusaha,”  keluh Dwi.
Pelaksanaan cluster ini, menurut Aspindo, tidak adil. Karena itu Aspindo menuntut XL menunda kebijakannya sampai semua pihak siap. Aspindo juga mendesak XL untuk memperluas area penilaian recharge inner cluster menjadi propinsi, memperbesar toleransi inner cluster menjadi 50%.  Tuntutan lainnya adalah penghapusan pembatasan alokasi server, dan  meminta XL menjamin pemberian stok non H2H (home to home) kepada server non dealer.
Menurut Dwi, masalah di atas sudah dibicarakan beberapa kali dengan XL. Sayang belum ada titik temu sehingga mencuatlah demo penolakan di beberapa wilayah. Di Malang, Sidoarjo dan Jabotabek misalnya, langkanya stok menyebabkan komunitas pedagang pulsa menginstruksikan penggantian chip XL dengan operator lain.  Bahkan di ada juga demo pembakaran kartu perdana XL.
Dalam Rapim Aspindo, ungkap Andry,  juga sudah diputuskan untuk memboikot dan melakukan pengalihan 3 juta pelanggan XL ke operator lain dalam jangka 60 hari. Atau sampai tuntutan Aspindo dipenuhi.
Nah, kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Dan semoga tidak menyulitkan pengguna XL.